Hubungan Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Hal ini bukan dikarenakan saling mengklaim budaya atau perlakuan semena-mena majikan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, namun karena masalah penangkapan ikan yang melanggar garis batas kedua negara.

Peristiwa ini diawali oleh Indonesia menangkap tujuh nelayan Malaysia yang melanggar garis batas wilayah dan dilakukan di dekat Tanjung Berakit Pulau Bintan tanpa dokumen izin, pada hari Jumat (13/08) kemarin.

Namun peristiwa ini dibalas Malaysia dengan Marine Police Malaysia yang menembak kapal Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau serta menahan tiga petugas DKP di perairan Tanjung Berakit.

Aksi Malaysia yang terlalu keras tersebut mendaoat reaksi keras dari organisasi masyarakat (ormas) Tanah Air. Di antaranya, Forum Studi Aksi Demokrasi (FOSAD).

FOSAD mengancam pihak Malaysia, jika dalam waktu 2 x 24 jam Malaysia tidak membebaskan 3 WNI yang ditahan maka organisasi ini akan menggalang massa untuk sweeping warga Malaysia di Indonesia serta memulangkan mereka secara paksa.

“Kami tidak menggertak, kami telah punya data kantung-kantung warga Malaysia di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kami akan bersikap keras demi membela harga diri bangsa,” kata Faisal Riza Rahmat, Ketua Umum FOSAD.

FOSAD mengambil tindakan ini karena pemerintah tidak mengambil tindakan tegas dengan pelecehan yang berulangkali dilakukan oleh pihak Malaysia.

Memanasnya hubungan Indonesia dan Malaysia ini disesalkan oleh Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Dia meminta kepada Pemerintah bertindak tegas untuk menanggulangi kasus ini.

Menurutnya, Malaysia semakin berani berulah di area perbatasan. “Ini sudah bukan provokasi lagi, tapi konfrontasi terbuka karena ada penembakan dan penyanderaan.”

Mahfudz Shiddiw juga menyarankan agar makin diperkuatnya perairan perbatasan dengan TNI AL yang bukan hanya sekedar petroli petugas DKP atau polisi air.